PRABUMULIH, – Berbagai persoalan mencuat dalam Reses Masa Sidang V Tahun 2026 DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Daerah Pemilihan (Dapil) VI yang meliputi Kabupaten Muara Enim, PALI, dan Kota Prabumulih, Senin (16/2/2026).
Sejumlah isu strategis menjadi sorotan, mulai dari kekurangan ruang kelas dan peralatan praktik di sekolah, nasib guru PPPK yang akan berakhir kontrak, guru PPPK paruh waktu yang belum menerima gaji selama dua bulan, pembangunan pagar sekolah yang belum rampung, hingga persoalan infrastruktur jalan dan drainase.
Selain itu, warga juga mengeluhkan krisis air bersih serta mahalnya harga pupuk dan sulitnya akses pupuk subsidi bagi petani karet dan sawit.
Reses dikoordinatori Anggota DPRD Sumsel, H. Ahmad Palo, SE, bersama anggota DPRD Dapil VI lainnya, yakni Muhammad Candra (PKB), Mohd Muaz Ar-Rizky (PKS), Hj. Lury Elza Alex Noerdin (Golkar), H. Ganjar Iman (NasDem), dan Ismail Hairulpala (Demokrat).
Ahmad Palo menegaskan seluruh aspirasi masyarakat akan diperjuangkan sesuai kewenangan pemerintah provinsi. Ia memastikan sektor pendidikan tetap menjadi prioritas, sebagaimana amanat alokasi minimal 20 persen APBD.
Namun demikian, ia mengakui APBD Sumsel Tahun 2026 mengalami pemotongan sekitar Rp1,7 triliun, dari semula Rp11,3 triliun menjadi Rp9,7 triliun. Kondisi ini membuat seluruh usulan program harus disesuaikan dengan skala prioritas.
Terkait krisis air bersih, ia menyebut perlu pembahasan bersama Pemerintah Kota Prabumulih untuk mencari solusi penguatan jaringan PDAM. Sementara normalisasi Sungai Cambay yang menjadi kewenangan provinsi akan segera didorong untuk ditindaklanjuti.
“Kita akan perjuangkan sesuai kewenangan yang ada, termasuk koordinasi terkait pupuk subsidi agar tepat sasaran dan tidak menyulitkan petani,” ujarnya.
0 Komentar