PRABUMULIH, - Pemerintah Kota Prabumulih yang dipimpin oleh Pj Wali Kota Prabumulih H. Elman, ST, MM didampingi Asisten III Drs. Amilton dan beberapa OPD mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi.
Rapat koordinasi dilaksanakan secara daring melalui zoom meeting di ruang rapat Walikota Prabumulih, Selasa (04/02/2025). Pada saat rapat koordinasi juga dilaksanakan penandatanganan nota kesepakatan tentang kerjasama dalam pengawasan perizinan daerah yang digagas oleh Kementerian Dalam Negeri.
Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menekan laju inflasi serta memastikan kebijakan pengendalian harga berjalan efektif di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, optimalisasi pengawasan perizinan juga menjadi fokus dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Dalam arahannya, ia juga menegaskan, pengendalian inflasi merupakan salah satu prioritas utama pemerintah guna menjaga daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan perlu diperkuat.
"Kita harus terus memperkuat koordinasi dalam upaya pengendalian inflasi, terutama dengan memastikan distribusi barang tetap lancar, harga-harga terkendali, serta kebijakan ekonomi daerah selaras dengan strategi nasional. Selain itu, pengawasan perizinan daerah juga menjadi faktor penting dalam menciptakan tata kelola yang lebih akuntabel dan transparan," ujar Tito Karnavian.
Lebih lanjut, pada kesempatan yang sama, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan perkembangan inflasi Januari 2025.
Ia juga menambahkan bahwa penyumbang utama inflasi Januari 2025 secara y-o-y berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi 1,07 persen. Beberapa komoditas yang berkontribusi terhadap inflasi ini antara lain minyak goreng, sigaret kretek mesin (SKM), dan cabai rawit.
Menanggapi laporan tersebut, Mendagri meminta seluruh kepala daerah dan jajarannya untuk segera mengambil langkah-langkah antisipasi guna mengendalikan harga.
0 Komentar