PRABUMULIH, – Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan pembahasan kenaikan harga ikan segar, progres Pendataan Sensus Ekonomi 2026, peluncuran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Versi 3, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.
Rapat koordinasi yang digelar secara virtual tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, dan diikuti kepala daerah beserta jajaran pemerintah daerah dari seluruh Indonesia. Dari Kota Prabumulih, Wali Kota H. Arlan diwakili Sekretaris Daerah H. Elman, S.T., M.M., yang mengikuti rapat di Ruang Rapat Wali Kota Prabumulih, Senin (13/7/2026).
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok, khususnya komoditas yang mengalami kenaikan harga seperti ikan segar di sejumlah wilayah. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan laju inflasi di daerah.
Selain pengendalian inflasi, pemerintah daerah juga diminta mempercepat pelaksanaan Pendataan Sensus Ekonomi 2026, mengoptimalkan pemanfaatan DTSEN Versi 3 sebagai acuan penyusunan kebijakan pembangunan dan penyaluran program sosial, serta memperkuat dukungan terhadap implementasi Program 3 Juta Rumah sebagai bagian dari upaya penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
Keikutsertaan Pemkot Prabumulih dalam rapat koordinasi ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan strategis pemerintah pusat, menjaga stabilitas inflasi, meningkatkan kualitas data pembangunan, serta memperkuat sinergi lintas sektor demi mendorong kesejahteraan masyarakat.
Turut mendampingi Sekretaris Daerah dalam rapat tersebut Asisten II Setda Kota Prabumulih, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Prabumulih, perwakilan Polres Prabumulih, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bagian Keuangan, Kepala Bagian Ekonomi, serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
0 Komentar