Prabumuluh,JE.Com.--Tindak Pidana Khusus [pidsus) Keiaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih yang saat ini sedang mengusut dugaan korupsi di lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Prabujaya, persoalan dugaan korupsi tersebut sampai dengan saat ini belum dapat diselesaikan.
Berdasarkan informasi yang didapat Aspirasi Masyarakat Prabumulih ( AMP ) yang diperoleh dari media cetak dan online serta audiensi dengan pihak Kejari Prabumulih pada Kamis/28 Februari 2019, Pihak Kejari Prabumulih tengah menangani kasus dugaan korupsi yang ditengarai terjadi di PDAM Tirta Prabujaya, yang saat ini pihak Kejari Prabumulih sedang melakukan pemeriksaan administrasi dan dugaan kesalahan prosedur terkait hasil penjualan air bersih yang menggunakan mobil tangki serta memeriksa juga dugaan penyimpangan penggunaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan penggunaan keuangan yang disinyalir digunakan untuk kepentingan pribadi. Jika pihak Kejari Prabumulih serius, upaya ini terus mendapat support dari AMP.
Demikian juga seperti yang disampaikan pihak Kejari Prabumulih, terkait perkembangan kasus dugaan korupsi tersebut yang sampai saat ini masih menunggu hasil audit keuangan dari pihak BPKP. Dengan ini kami meminta dan mendesak pihak BPKP untuk segera menyelesaikan audit keuangan atas kasus dugaan korupsi yang sedang diusut tersebut dan kami mengharapkan agar pihak Kejari Prabumulih juga meminta secara tertulis kelembagaan kepada pihak BPKP untuk segera menyelesaikan audit keuangan tersebut.
Maka, menjadi keprihatinan bagi kami terhadap kasus tersebut,pihak Kejari Prabumulih tidak melakukan penanganan secara menyeluruh dan tidak menjerat seluruh pihak yang terlibat jika alat bukti sudah terpenuhi.
Apalagi kalau kasus dugaan korupsi tersebut, kami sangat tidak mengharapkan sampai menjadi mangkrak dan tidak mendapat penanganan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, kami dari AMP siap mendukung penuh pihak Kejari Prabumulih dan akan terus siap mengawal terhadap upaya penegakan hukum dalam kapasitas pidana sebagai sendi hukum publik yang menjadi pranata utama dalam memberikan langkah penataan terhadap masyarakat, khususnya masyarakat Prabumulih.
Berikut Empat tuntutan dari AMP dalam unjuk rasa di Kejari Prabumulih untuk ditindak lanjuti.
1. Mendesak pihak BPKP agar segera menyelesaikan audit keuangan atas kasus dugaan korupsi tersebut.
2. Mengusut tuntas kasus ini.
3. Segera menetapkan tersangka terhadap siapa pun jika alat bukti sudah terpenuhi.
4. Menelusuri segala bentuk indikasi korupsi di lingkungan PDAM Tirta Prabujaya.
0 Komentar